Dugaan permainan Mafia Minyak dalam impor BBM di tubuh Anak Perusahaan PT.Pertamina, Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) sudah menjadi pembicaraan umum. Visi Indonesia mendapatkan informasi dari sumber di Pertamina yang mengungkap istilah ‘subsidi’ yang ternyata hanya kebohongan pemerintah belaka. Mendapat cerita tersebut Kami sangat merasa pedih menyaksikan kerakusan para pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat di Pertamina yang berkongsi dengan Mafia Minyak Mr. Mohammad Reza Chalid.

Data yang ditunjukan oleh pejabat tersebut dimana harga premium dan solar dari Russian Oil itu cuma US$425 per metrik ton atau sekira kurang dari Rp4.300 per liter. Lalu melalui Petral angka senilai US$ 425 itu di-mark up US$ 300 sehingga menjadi US$725. Oleh Pertamina bisa di-mark up lagi hingga mencapai US$950. Angka inilah yang kemudian disebut sebagai harga pasar yang mengharuskan adanya istilah ‘subsidi’ dan menarik anggarannya dari APBN.

Setiap hari, Indonesia mengimpor 350 ribu barel minyak mentah dan 400 ribu barel BBM. Bisa kita bayangkan dan hitung berapa nilai Kerugian Negara yang dibayarkan lewat “Subsidi” illegal ini. Pembelian BBM melalui Petral merupakan pemborosan anggaran, perampokan APBN dan tindakan memperkaya mafia BBM bersama kroni-kroinya.

Kami dari visi Indonesia mendesak KPK harus cepat dan tegas memburu serta menangkap para Mafia Migas di Pertamina beserta kroni-kroninya yang selama ini berpesta pora diatas penderitaan Rakyat Indonesia.

KPK harus menjadikan pemeriksaan kepada Direktur umum PT.Pertamina, Karen Agustiawan, dalam kasus suap mantan kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, sebagai pintu masuk untuk membongkar Mafia Minyak di Petral. Karen Agustiawan sangat mengenal dan sangat faham mengenai track record dari operasional Petral dan para pihak yang terkait dengan trading minyak, karena Petral berada dibawah kewenangan PT.Pertamina, perusahaan yang dipimpin Karen.
Fakta-fakta sudah tersaji, tinggal menunggu langkah KPK untuk mengeksekusi mereka yang telah terbukti merugikan ratusan bahkan triliunan rupiah. Memang bukan pekerjaan mudah, tapi KPK harus yakin bahwa kami bersama rakyat Indonesia selalu berada dibarisan terdepan menjadi perisai bagi KPK dalam membongkar Mafia Migas di Indonesia.

Karakteristik Kepemimpinan (Leadership)

Posted: Mei 2, 2012 in Tak Berkategori
A. Memahami Kepemimpinan Baca entri selengkapnya »

NASA Bidik Gunung Tambora dari Luar Angkasa

Posted: Desember 13, 2010 in Tak Berkategori

Setelah sempat ‘batuk-batuk’ pada 10 April 1815, Gunung Tambora di Sumbawa meletus dahsyat. Terbesar dalam sejarah. Getarannya mengguncangkan bumi hingga jarak ratusan mil.

Jutaan ton abu dan debu muncrat ke angkasa. Akibatnya sungguh dahsyat, tak hanya kehancuran dan kematian massal yang terjadi wilayah Hindia Belanda, efeknya bahkan mengubah iklim dunia. Petaka dirasakan di Eropa dan Amerika Utara. Tahun 1816 dijuluki ‘The Year without Summer’, tak ada musim panas di tahun  itu.

Letusan Tambora juga mengakibatkan gagal panen di China, Eropa, dan Irlandia. Hujan tanpa henti delama delapan minggu memicu epidemi tifus yang menewaskan 65.000 orang di Inggris dan Eropa. Kelaparan melumpuhkan di Inggris.

Kegelapan menyelimuti Bumi, menginspirasi novel-novel misteri legendaris misalnya, ‘Darkness’ atau ‘Kegelapan’ karya Lord Byron, ‘The Vampir’ atau ‘Vampir’ karya Dr John Palidori dan novel ‘Frankenstein’ karya Mary Shelley.

Tambora juga jadi salah satu pemicu kerusuhan di Perancis yang warganya kekurangan makanan. Juga mengubah sejarah saat Napoleon kalah akibat musim dingin berkepanjangan dan kelaparan pada 1815 di Waterloo

Meski sudah tak lama aktif, Tambora masih menarik perhatian. Astronot Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), pada tahun 2009, NASA mengabadikan kaldera Tambora dari luar angkasa.

Kaldera Tambora berdiameter 6 kilometer dan sedalam 1.100 meter. Kawah ini terbentuk saat Tambora yang saat itu tingginya sekitar 4.000 meter kehilangan puncaknya dan ruang magma dikosongkan dalam letusan dahsyat tahun 1815. 

Dalam foto NASA, tampak kawah Tambora menjadi danau air tawar, yang juga diisi aliran lava minor dan kubah dari abad ke-19 dan ke-20. 

Deposit tephra — material campuran letusan gunung berapi — bisa dilihat dari sepanjang pinggiran kawah barat laut. Fumarol aktif atau ventilasi uap, masih eksis di kaldera Tambora.

Pada tahun 2004, para ilmuwan menemukan sisa-sisa peradaban kuno dan kerangka dua orang dewasa yang terkubur abu Tambora di kedalaman 3 meter. Diduga, itu adalah sisa-sisa Kerajaan Tambora yang tragisnya ‘diawetkan’ oleh dampak letusan dahsyat itu.

Penemuan situs itu membuat Tambora punya kesamaan dengan letusan Gunung Vesuvius di abad ke-79 Masehi. Peradaban di Tambora lantas sebagai “Pompeii di Timur.”

Pompeii adalah nama kota Romawi di dekat Naples, Italia yang disapu oleh letusan dahsyat Gunung Vesuvius. Kota tersebut terkubur di bawah timbunan abu raksasa dan lenyap selama 1.600 tahun sebelum ditemukan kembali secara tidak disengaja. Sumber: VIVAnews Selasa, 14 Desember 2010, 05:44 wib

Gaung Bali Democracy Forum Tertelan Problem Kemiskinan

Posted: Desember 12, 2010 in Tak Berkategori

Indonesia Banyak Bikin Gebrakan Untuk Internasional

Minggu, 12 Desember 2010 , 10:19:00 WIB

Banyak gebrakan yang dibuat Indonesia untuk Internasional. Salah satunya, menjadi tuan rumah Bali Democracy Forum (BDF) III. Sayangnya, forum demokrasi dunia ini digelar di tengah bayang-bayang kemiskinan.

Inilah yang menjadi sorotan Kantor Berita Malaysia, Ber­nama, kemarin. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka BDF III di Hotel Westin di Nusa Dua Bali, Kamis (9/12). Perte­muan tahunan ini diharapkan bisa memperkuat dan mem­pro­mo­si­kan nilai-nilai dan prinsip de­mok­rasi di kawasan. Namun yang me­nyedihkan, menurut Bernama, de­mokrasi Indonesia masih ren­tan dan rapuh karena kemiskinan.

Gambaran kemiskinan di In­do­nesia dapat dengan mudah di­temui. Baik di pedesaan maupun perkotaan di sepanjang negara ke­pulauan ini. Bahkan, sekitar satu kilometer dari tempat pe­nye­lenggaraan BDF di resor mewah Nusa Dua, tampak para pedagang kaki lima yang me­ngadu nasib.

Salah satu pedagang yang di­jumpai Bernama, Rabu (8/12), sehari sebelum penyelenggaraan BDF adalah pen­jual ‘Soto Su­rabaya’. ”Saya harus mem­bayar Rp 250.000 per bulan untuk menggunakan lokasi ini. Uang sewa itu masuk ke sebuah orga­nisasi masyarakat lokal,” ka­ta pedagang soto itu.

Penjual itu bisa jadi terlalu si­buk dengan usaha kecilnya hing­ga tak menaruh banyak perhatian mengenai apa yang terjadi di sekitarnya, termasuk BDF.

Menurut Badan Statistik Indo­nesia, jumlah total penduduk In­donesia yang hidup dalam ke­mis­kinan mencapai 34,96 juta jiwa pada 2008.

Meskipun demokrasi telah berkembang sejak jatuhnya rezim Orde Baru,1998, namun nasib penjual Soto Surabaya itu beserta lebih dari 34 juta penduduk In­donesia belum berubah. Dia dan istrinya mengaku tak diper­bo­lehkan mendapatkan kartu iden­titas penduduk (KTP) meskipun mereka telah menetap lebih dari 10 tahun di Pulau Dewata.

“Saya tak mendapatkan kartu identitas (KTP) karena saya tak memiliki sebidang tanah dengan luas minimal 200 meter. Jadi saya tak memiliki sertifikat ke­pe­mi­likan tanah yang merupa­kan per­syaratan mendapatkan KTP,” terangnya.

BDF III digelar di tengah ke­khawatiran dunia mengenai kon­flik di Semenanjung Korea, ber­tema “Demokrasi dan Pro­mosi Perdamaian dan Stabilitas”. Se­lama pertemuan dua hari, 9-10 De­sember, yang diketuai Pre­siden Korea Selatan Lee Myung-bak bersama SBY, kepala dele­gasi dan pengamat dari 71 negara membahas cara-cara mencegah terjadinya eskalasi konflik ke­kerasan, dan pentingnya demo­krasi dan pembangunan ekonomi untuk perdamaian.

Mengacu pada pengalaman panjang negara-negara demo­kratis matang seperti Australia dan Amerika Serikat (AS), pen­ca­paian ekonomi mereka terbukti memainkan peran penting dalam memelihara kepercayaan ma­sya­rakat mengenai demokrasi.

Bagi negara demokratis muda seperti Timor Timur, para pe­mim­pinnya menyadari pen­tingnya per­tumbuhan ekonomi yang ce­pat dengan distribusi kese­jah­teraan merata di seluruh wilayah negara.

PM Timor Leste Xanana Gus­mao, dalam pidatonya di BDF I (2008), menggarisbawahi pen­ting­nya menjaga kepercayaan rakyat dalam demokrasi dengan me­ning­katkan kesejahteraan sosial rakyatnya.

“Kebebasan, dalam demokrasi, memiliki makna lebih luas dari­pada melakukan sesuatu tanpa penekanan. Seperti mem­be­bas­kan rakyat dari kemiskinan, ke­laparan, penyakit dan kebo­dohan yang tidak bisa dicapai da­lam semalam. Ini dibutuhkan lebih da­ri sekedar menetapkan aturan-aturan mengenai hak-hak indi­vidu dan kewajiban kolektif,” jelas Xanana.

“Kita tahu bahwa tanpa per­da­maian, stabilitas sosial dan eko­­nomi; tanpa menanggapi ke­bu­tuhan masyarakat dan me­muas­kan aspirasi sosial mereka, sulit untuk mengkonsolidasikan nilai-nilai dan prinsip de­mo­krasi,”  ujar Xanana mengingat­kan. (Sumber RMOL, Minggu, 12 Desember 2010 , 03:25:00 WIB)

(Foto By. WordPress Mc Jebhy)

JAKARTA – Anggota keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut-sebut turut menikmati keuntungan dari penjualan saham PT. Krakatau Steel di Bursa Efek Indonesia pada Rabu (10/11) lalu.

Seperti diungkapkan sumber Rakyat Merdeka Online Minggu, 14 November 2010 , 12:32:00 WIB. dari kalangan pengamat intelejen, salah seorang di keluarga Cikeas itu setidaknya mengantongi Rp 600 miliar dari penjualan saham KS pada hari pertama yang mencapai Rp 1,2 triliun.

Masih menurut sumber yang sama, uang tersebut rencananya akan digunakan untuk biaya kampanye Pemilu 2014.

Sebagaimana diketahui, gonjang ganjing penjualan saham KS terus mengundang kontroversi. Salah satunya dikarenakan harga perdana KS yang dinilai sangat murah yakni Rp 850 per lembar. Selain itu KS sendiri merupakan aset strategi nasional.

Terkait hal ini, sebanyak 13 ahli ekonomi lantas melakukan gugatan class action kepada negara atas putusan menjual saham perusahaan berplat merah tersebut. Laporan: Ade Mulyana (Rakyat Merdeka Online Minggu, 14 November 2010 , 12:32:00 WIB)

KPK Didesak Usut Penjualan Saham Krakatau Steel

Posted: November 9, 2010 in Tak Berkategori

Liputan6.com, Jakarta: Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Indonesia (FOSI) mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (9/11). Kedatangan mereka untuk mendesak KPK segera mengusut penjualan saham PT Krakatau Steel.

Koordinator aksi Rahman Latuconsina yakin dalam penjualan saham tersebut ada konspirasi di dalamnya. “Jadi kita menuntut saham PT Krakatau Steel tidak dijual lagi. Dan kami minta KPK mengusut tuntas penjualan saham. Karena kami yakin ada konspirasi di dalamnya,” ujarnya di sela-sela aksi di depan Kantor KPK, Jakarta, Selasa (9/11).

Selain itu, mereka pun meminta KPK memeriksa Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Sebelum menggelar aksi di depan KPK, pada hari yang sama mereka terlebih dahulu berunjuk rasa di depan Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam tuntutannya, mereka meminta Menteri BUMN mundur dari jabatannya (ANS )

Demonstran Desak KPK Periksa Mustafa Abubakar

Posted: November 9, 2010 in Tak Berkategori

(Foto By WordPress Mc Jebhy)

Selasa, 09 November 2010 , 17:12:00 WIB

Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo

RMOL. Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Solidaritas Indonesia (FOSI) berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak komisi antikorupsi itu segera memeriksa Mustafa Abubakar terkait adanya indikasi korupsi dalam rencana penjualan saham PT Krakatau Steel.

Koordinator aksi, Rahman Latuconsina menjelaskan Mustafa Abubakar selaku Menteri BUMN telah mengambil keputusan sepihak karena tidak berdasarkan rapat pimpinan dan juga cenderung one men show. Diperparah lagi dengan pembentukan tim independen IPO privatisasi BUMN yang sesungguhnya untuk memperhalus dan menjadi alat pembenaran dalam memperdagangkan aset-aset strategis bangsa.

“Kita menuntut agar Krakatau Steel tidak dijual, apalagi ke pihak asing. Kita minta KPK mengusut tuntas penjualan saham itu yang saya yakin ada konspirasi didalamnya,” kata Rahman di sela-sela aksi di depan gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan (Selasa, 9/11).

Ia menambahkan, penetapan harga Rp 850 per lembar saham sangat tidak sesuai dengan prospek usaha PT Krakatau Steel yang sebenarnya bisa meningkat apalagi dengan dukungan pemerintah.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian BUMN akan menjual saham PT Krakatau Steel sebesar 20 persen saham dalam penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) dengan harga Rp 850 per lembar saham dengan jumlah saham yang akan dilepas sebanyak 3,155 miliar. Dana yang diperoleh dari hasil IPO tersebut sekitar diperkirakan mencapai Rp 2.6 triliun. [wid]