Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Suatu Study Di PT. Inatai Golden Furniture.

Posted: Agustus 8, 2008 in Tak Berkategori
Tag:,

ABSTRAK

                                             Rusdiansyah, S.H

Bekerja merupakan salah satu jawaban yang paling tepat bagi manusia dalam hal memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Karena pada dasarnya, tujuan manusia bekerja selain mendapatkan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah mendapat penghasilan layak, guna terpenuhinya kebutuhan hidupan.

Islam mengariskan persoalan upah dan gaji lebih komprehensif sebagaimana Allah menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur’an surat (At Taubah :105). Upah juga merupakan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adil dan Layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Upah merupakan salah satu pendapatan utama atau pokok bagi pekerja. Dari upah tersebut pekerja dan keluarganya dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik yan primer maupun sekunder. Di satu pihak pemerintah juga mempunyai kepentingan untuk melindungi para pekerja melalui kebijakan atau aturan-aturan yang mengatur tentang pengupahan, yang salah satunya terwujud dalam surat keputusan gubernur yang menetapkan upah minimum di suatu wilayah rovinsi. akan tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk tetap menjaga iklim investasi/penanaman modal. Suatu hal yang sangat memungkinkan bagi suatu perusahaan, untuk memberikan upah kepada pekerjanya, tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang kebijakan pengupahan. Apalagi ditengah posisi tawar pekerja/buruh yang sangat rendah. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang pelaksanaan upah minimum provinsi secara langsung di suatu perusahaan yang bergerak di bidang meubel. Berdasarkan hasil penelitian penulis, perusahaan tersebut melaksanakan pembayaran upah sebagaimana yang telah digariskan oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku.

  

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar belakang masalah

Bekerja merupakan sumber satu-satunya untuk membangun bumi dan mengeruk perbendaharaannya, sekaligus sarana utama untuk menjamin penghidupan  atau rezeki manusia dan stabilitas kehidupannya. Seandainya manusia tidak bekerja dan berusaha dalam memperoleh rezekinya, niscaya mustahil manusia dapat bertahan hidup di muka bumi.[1] Bekerja merupakan salah satu jawaban yang paling tepat bagi manusia dalam hal memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Karena pada dasarnya, tujuan manusia bekerja selain mendapatkan status sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah mendapat penghasilan layak, guna terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam pengertian yang secara umum orang yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan dapat dikatakan sebagai pekerja, karyawan atau buruh; sedangkan orang yang memperkerjakan pekerja tersebut disebut sebagai majikan atau pengusaha. Hubungan antara seorang pekerja dengan majikan pada dasarnya akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dimana sesuatu yang menjadi kewajiban pekerja pada umumnya ialah menjadi hak majikan, seperti juga hak pekerja tersimpul dalam kewajiban majikan.

 

Hubungan kerja ini pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dengan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan si buruh dengan membayar upah.[2]

Kewajiban buruh pada umumnya tersimpul dalam hak majikan, seperti juga hak buruh tersimpul dalam kewajiban majikan. Bekerja pada pihak lainnya berarti pada umumnya bekerja dibawah pimpinan pihak lainya itu dan karena itu kewajiban terpenting bagi buruh ialah melakukan pekerjaan menurut petunjuk dari majikan.[3] Kewajiban buruh dalam  KUH Perdata Pasal1603 ialah si buruh diwajibkan melakukan pekerjaan yang di janjikan menurut kemampuanya yang sebaik-baiknya. Sekadar tentang sifat serta luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak di jelaskan dalam perjanjian atau reglemen, maka hal itu di tentukan oleh kebiasaan. Sedangkan kewjiban majikan ialah si majikan diwajibkan membayar kepada si buruh upahnya pada waktu yang telah di tentukan (ps.1602 KUH Perdata)

 Dengan demikian, maka pengusaha dan pekerja adalah 2 (dua) pihak yang paling berkepentingan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan. Pekerja berikut keluarganya, mempunyai ketergantungan terhadap besarnya nilai upah yang diterima dalam rangka membiayai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan, dan beragam kebutuhan lainnya. Itulah sebabnya, pekerja atau serikat pekerja senantiasa mengharapkan bahkan sering menuntut kenaikan upah kepada pihak pengusaha. Demikian sebaliknya, pihak pengusaha juga mempunyai kepentingan yang besar dengan upah karena upah merupakan komponen penting pengeluaran biaya perusahaan. Tidak jarang pengusaha mempunyai anggapan bahwa upah hanya merupakan biaya semata, sehingga mengakibatkan kehati-hatian yang berlebihan dalam mengalokasikan anggaran untuk upah.

Sesungguhnya upah itu sendiri mempunyai korelasi yang positif dengan produktivitas kerja, karena upah yang diterima akan digunakan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gizi dan biaya kesehatan. Selain itu, upah tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.[4]

Apabila pekerja memperoleh upah yang terlalu rendah maka pekerja tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan yang memadai. Lebih lanjut kekurangan gizi dan tingkat kesehatan yang rendah mengakibatkan unjuk kerja pekerja menjadi rendah dan kurang produktif. Pendapatan atau upah pekerja juga merupakan salah satu komponen pendapatan masyarakat yang merupakan cerminan kekuatan daya beli atau purchasing power yang turut menggerakkan roda ekonomi melalui pembelian berbagai barang konsumsi yeng terkait langsung dengan kegiatan distribusi dan kegiatan produksi.

Upah yang diberikan oleh majikan dan diterima oleh si pekerja sebagai penghasilannya haruslah cukup memadai artinya penghasilan tersebut dapat memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain kedua pihak tersebut di atas yakni pemberi upah dan penerima upah, pihak lain yang sangat terkait adalah pemerintah sebagai institusi yang mewakili Negara dan masyarakat dalam menjaga dam memelihara kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang sehat.[5]

Pemerintah mempunyai kepentingan untuk menetapkan kebijakan mengupahan guna menjamin kelangsungan kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya dan menngkatkan daya beli masyarakat sekaligus menjamin peningkatan produktivitas kerja. Di samping itu, pemerintah juga mempunyai kepentingan untuk menjamin ketersediaan produksi barang dan jasa di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja. Oleh karena itu diperlukan campur tangan dari pemerintah dalam hal menetapkan kebijakan tentang pemberian upah yang harus memenuhi penghidupan yang layak tersebut dalam hal ini ialah Upah Minimum Regional (UMR).

Sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan dari sentaralistik ke desentralisasi, maka penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang meletakan kewenangan pelaksanaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diatur sedemikian rupa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi), sehingga ketentuan UMR saat ini sudah diserahkan kepada masing-masing Provinsi/Daerah Tingkat I sehingga menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP).[6]

Dalam hubungan antara pekerja dengan majikan yang banyak melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak banyak dijumpai beragam permasalahan, yang antara lain ialah masalah pengupahan. Masalah ini senantiasa menjadi isu utama dalam masalah ketenagakerjaan. Karena dari sekian banyak persoalan perpekerjaan banyak yang disebabkan persoalan ini. Bahkan persoalan-persoalan lain langsung atau tidak langsung disebabkan atau dipicu oleh persoalan upah.

Ditengah belum berakhirnya krisis yang melanda Negara ini dan ditambah lagi angka pengangguran yang semakin meningkat yang menyebabkan posisi tawar pekerja semakin melemah, maka suatu hal yang memungkinkan bagi suatu perusahaan dalam hal melakukan pembayaran dan menentukan sistem upah kepada karyawannya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan khususnya Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 1734/2006 Tanggal 31-10-2006 tentang UMP untuk Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Melihat permasalahan tersebut maka penulis mencoba melakukan penelitian di suatu Perusahaan yang bergerak dibidang Furniture yaitu PT. Inatai Golden Furniture Indonesia, yang berkedudukan di Wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta Kota Madya Jakarta Timur. Dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1734/2006 Tanggal 31-10-2006 tentang UMP untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta diktum keempat bahwa UMP berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.

Maka yang menjadi objek penulis ialah para pekerja atau karyawan dari PT. Inatai Golden Furniture Indonesia yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. Dari hasil penelitian tersebut maka penulis akan menuangkan dalam skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta (Suatu Study Di PT. Inatai Golden Furniture)”.

 

B.       Identifikasi Masalah

1.    Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan penulis di dalam penulisan skripsi ini, maka pembatasan masalah pada penulisan skripsi ini adalah terletak pada pelaksanaan pembayaran UMP kepada karyawan di PT. Inatai Golden Furniture Indonesia.

2.    Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini adalh sebagai berikut :

a.       Bagaimana pelaksanaan pembayaran Upah Minimum Provinsi (UMP) kepada karyawan di PT. Inatai Golden Furniture?

b.      Bagaimana peran pemerintah dan pengusaha dalam menentukan upah di PT. Inatai Golden Furniture?

c.       Bagaimana prinsip hukum Islam tentang pengupahan?

 

C.      Tujuan Penelitian

1.    Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran UMP kepada karyawan di PT. INATAI GOLDEN FURNITURE INDONESIA. 

2.    Untuk mengetahui Bagaimana peran pemerintah dan pengusaha dalam menentukan upah di PT. Inatai Golden Furniture

3.      Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan penangguhan Upah Minimum Propinsi (UMP).

4.    Untuk mengetahui pagaimana prinsip hukum Islam tentang pengupahan.

 

D.      Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a.       Untuk memnuhi salah satu syarat utama untuk menempuh ujian dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan terutama bidang hukum

b.      Menambah wawasan dan Pengetahuan Penulis Khususnya dan para pembaca pada Umumnya tentang pelaksanaan pembayaran Upah Minimum Provinsi di PT. INATAI GOLDEN FURNITURE INDONESIA di tinjau dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

c.       Memberikan sumbangan/kontribusi kepada Ilmu pengetahuan khusnya dalam bidang Ilmu Hukum Ketenagakerjaan.

d.      Diharapkan nantinya akan dapat memberikan masukan kepada para pihak yang terlibat langsung dalam hubungan industrial dalam hal ini pihak pengusaha dan pekerja serta pemerintah.

 

E.       Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam kerangka pemikiran, yaitu :

 

 

1.    Kerangka Teoritis

Bagir syarif, Diantara hak-hak buruh yang paling penting ialah yang berkenaan dengan masalah penentuan upah kerjanya. Karena jangan sampai seorang buruh tidak mengetahui upahnya.[7]

Riswadi dkk, upah merupakan hak yang harus diterima pekerja atau buruh dari pemberi kerja atau pengusaha/majikan sebagai suatu kewajibanya, upah mana yang di bayarkan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pekerjaan/jasa yang telah dilaksanakan sebagaimana yang telah di tetapkan dalam perjanjian kerja kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.[8]

Abdul khakim, secara hukum jelas bahwa upah merupakan hak pekerja/buruh dan bukan pemberian sebagai hadiah dari pengusaha. karena pekerja/buruh telah atau akan bekerja untuk pengusaha sesuai yang telah diperjanjikan.[9]

Iman Soepomo, kewajiban majikan yang terpenting sebagai akibat langsung dari perjanjian kerja yang sah ialah membayar upah.[10]

Endang Rokhani, Upah minimum adalah Upah terendah yang terdiri dari upah pokok, termasuk tunjangan tetap yang di terima pekerja diwilayah tertentudalam suatu provins. Tunjangan tetap adalah suatu imbalan yang diterima oleh pekerja secara tetap jumlahnya dan teratur pembayarannya yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi kerja tertentu.[11]

2.    Kerangka Konseptual

a.    Undang-Undang Dasar 45

1.    Pasal 27 ayat 2 Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

2.    Pasal 28 D ayat 2 Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

b.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1602, si majikan diwajibkan membayar kepada si buruh upahnya pada waktu yang telah ditentukan.

c.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1.         Pasal 1 ayat 3 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2.         Pasal 1 ayat 4 pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3.         Pasal 1 ayat 5 pengusaha adalah :

a.         Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

b.        Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

c.         Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

4.         Pasal 1 ayat 30 Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

5.         Pasal 88 ayat 3, huruf (a) kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi upah minimum.

6.         Pasal 89

a.         Ayat 1, Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :

1.      Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota

2.      Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota

b.        Ayat 3, Upah minimum sebagimana dimaksud ayat (1) di tetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan atau Bupati/Walikota

7.         Pasal 90, Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum

8.         Pasal 93, Upah tidak dibayar apibila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan atau disebut asas No Work No Pay

9.         Pasal 94, Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-sedikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlahupah pokok dan tunjangan tetap.

10.     Pasal 95 ayat 1, Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaianya dapat dikenakan denda.

11.     Pasal 95 ayat 2, Pengusaha karena kesengajaannya atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja/buruh

12.     Pasal 95 ayat 4, Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang belaku, maka upah dan hak-hak lainya dari pekerja/buruh merupakan utang yang harus di dahulukan pembayaranya.

13.     Pasal 96, Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaranya yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

d.   Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

1.         Pasal 2, Hak menerima Upah Pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saathubungan kerja putus.

2.         Pasal 3, Pengusaha tidak boleh mengadaakan diskriminasi upah bagi pekerja/buruh laki-laki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama.

e.    Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum. Yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 dan Peraturan Menteri  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005.

f.     Surat Keputusan Gubernur No. 1734/2006 Tanggal 31-10-2006 Tentang UMP Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

 

F.       Metodelogi Penelitian

1.    Metode yang akan digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah dengan menggunakan metode empiris normatif, dimana pengumpulan data yang langsung diambil dari lapangan dimana penulis mengadakan penelitian, disamping itu juga penulis akan memperoleh data melalui bahan-bahan pustaka/studi pustaka.

2.    Jenis dan sumber data

a.         Jenis data yang diperlukan penulis adalah

1.      Data kwantitatif, yaitu data-data yang dapat dihitung atau data berupa angka-angka yang diperoleh di tempat penulis mangadakan penelitian.

2.      Data kwalitatif, yaitu data-data yang dapat dihitung atau data yang bukan berupa angka-angka.

b.         Sumber data

1.      Data primer, adalah data atau keterangan yang penulis dapatkan dari para karyawan di PT. INATAI GOLDEN FURNITURE INDONESIA itu sendiri.

2.      Data sekunder, adalah data yang diambil dari berbagai literatur buku-buku yang mendukung dalam penulisan ini.

 

G.      Lokasi dan Lama Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada PT. Inatai Golden Furniture Indonesia yang berkedudukan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Jl. Raya Cacing Jakarta Timur dan Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini kurang lebih 6 (enam) bulan.


[1]Bagir Syarif, keringat Buruh, (Jakarta:  Al-huda, 2007), hal. 39

[2] Zainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 65.

[3] Prof. Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 92.

[4] Zainal Asikin, Dkk, Op.cit, hal.65

[5] Eggi Sudjana, Buruh Menggugat Prespektif Islam, (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 2002), hal. 56

[6] Abdul Khakim, Aspek Hukum Pengupahan, (Bandung:Citra Aditya Bakti.2006), hal. 41

[7] Bagir Syarif, Op.cit, hal. 250

[8] Riswadi, Dkk, Penyelesaian Perselisihan  Perburuhan dan Pemutusan Hubungan Kerja. (Cintya Press & Group. 2003), hal. 71

[9] Abdul Khakim, Op.cit, hal. 13

[10] Imam Soepomo, Op.cit, hal. 109

[11] Endang Rokhani, Pengetahuan Dasar Tentang Hak-HaK Buruh, Cet. Ke-4, (Jakarta: Yakogama-PGI. 2002), hal. 3

 

Komentar
  1. ARIZ mengatakan:

    mohon dikirimkan keseluruhan skripsi upah minimum regional

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s