“Lintas Organisasi Kritik Satu Tahun Kinerja Pemerintahan SBY”

Posted: September 23, 2010 in Tak Berkategori

Jakarta, Harian Pelita
Kamis, 23 September 2010

Sejumlah organisasi kemahasiswaan, pemuda dan masyarakat bersama Institut Proklamasi (IP) mengkritisi satu tahun kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka menilai pemerintahan SBY hanya bergelut dalam persoalan membangun politik citra.

Sedangkan upaya membangun bidang kehidupan masyarakat dinilai justeru mengalami ketidakpastian. “Ini bukan hanya kata-kata kiasan, tapi justeru kenyataan di lapangan,” kata Direktur Hukum dan Advokasi Institut Proklamasi Rusdiansyah saat ditemui di acara Konsolidasi Lintas Organisasi Menyikapi Setahun Pemerintahan SBY-Boediono, di Jakarta, Rabu (22/9).

Diungkapkannya, dalam hal penegakkan hukum, terutama dalam hal pemberantasan korupsi masih belum memenuhi harapan keadilan masyarakat. Hal itu ditandai dengan diberikannya remisi/amnesti bagi para koruptor. Tebang pilih

Di sisi lain, kata Rusdiansyah, juga masih terlihat praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Berbagai kasus besar saat ini dianggap belum terselesaikan, seperti kasus Century yang diduga merugikan negara Rp6,7 triliun.

Terkait dengan kinerja lembaga hukum yang dilakukan Kejaksaan dan Kepolisian,

Rusdiansyah menilai kinerja kedua lembaga tersebut dalam menegakkan hukum masih kurang. Hal itu terlihat banyaknya persoalan makelar kasus (markus) yang terjadi di lingkungan penegakkan hukum.

Dalam hal ekonomi, kata Rusdiansyah, juga dinilai masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, meningkatnya harga kebutuhan pokok, serta kurangnya penciptaan lapangan pe* kerjaan.

Dalam hal persoalan kebebasan beragama, pihaknya juga menilai pemerintah masih kurang tegas dalam menegakkan aturan yang terkait dengan persoalan pendirian tempat ibadah.

“Jika saja pemerintah tegas mengatur tata cara melaksanakan aturan di lapangan, maka tidak mungkin terjadi konflik seperti di Bekasi,” ujar dia.

Dalam persoalan diplomasi, Rusdiansyah menilai sikap pemerintah kurang tegas dajam menyikapi persoalan diplomasi dengan Malaysia terutama terkait penangkapan pegawai DKP oleh kepolisian Malaysia.

Seiring hal itu, Pihaknya berharap pemerintahan yang kini dipimpin Presiden Yudhoyono dapat mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan penegakkan hukum, keterpurukan ekonomi, konflik antar umat beragama, menguatkan diplomasi luar negeri, dan lainnya.(ay)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s