Arsip untuk Oktober, 2010

Pembatalan Kunjungan ke Belanda Presiden SBY-Dubes Bohongi Rakyat!

Posted: Oktober 11, 2010 in Tak Berkategori

11/10/2010 16:31

INILAH.COM, Jakarta – Ada kejadian penting yang lepas dari perhatian publik seputar alasan pembatalan perjalanan Presiden SBY ke Belanda 5 Oktober 2010 lalu.

Dari keterangan presiden terkesan Indonesia yang memutuskan pembatalan sepihak. Tapi informasi lain yang beredar, Belanda sengaja memprovokasi Indonesia dengan isu RMS karena hakekatnya negara itu sudah berubah sikap.

Belanda tidak menginginkan lagi kedatangan Presiden SBY walaupun kunjungan itu sebagai pemenuhan undangan Kepala Negara (Ratu) dan Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri).

Belanda berubah sikap karena ulah diplomat RI di Den Haag. Kabar yang tidak pernah disinggung adalah dua pekan sebelumnya Belanda sudah menolak kedatangan Presiden RI. Tapi penolakan justru mau dimentahkan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Den Haag.

Usaha KBRI ini terkait blunder yang dibuat Dubes JE Habibie di tengah perampungan persiapan kunjungan. Entah keceplosan atau berkelakar, menjelang kedatangan SBY ke Belanda, Habibie diwawancara wartawan setempat.

Dalam wawancara itu Habibie dilaporkan menyebut rakyat Belanda yang memilih PM Jan Peter Balkemende sebagai orang-orang gila. Logika yang digunakan Habibie, seorang PM yang mengaku anti-Islam, jelas bukan manusia sehat.

Akibat wawancara itu, Habibie dipanggil dan ditegur Kementerian Luar Negeri Belanda. Habibie disuruh meminta maaf. Adik kandung mantan Presiden BJ Habibie ini menyanggupi permintaan Belanda. Sampai di situ persoalannya kelihatan selesai.

Namun pada 22 September atau sekitar 13 hari jelang keberangkatan SBY ke Belanda, PM Balkemende dilaporkan masih marah terhadap Indonesia. Kemarahan itu dia lampiaskan di New York, saat menghadiri Sidang Tahunan Majelis Umum PBB.

Kemarahan diperpanjang Balkemende sebab sekalipun kepada Dubes Habibie sudah disarankan agar SBY membatalkan kunjungannya, tetapi saran itu tidak diteruskan ke Jakarta. Sehingga protokol Jakarta pun terus melakukan persiapan.

Pemerintah Belanda yang merasa sudah tidak nyaman jika harus menerima SBY, kemudian merancang sebuah peristiwa. Yaitu menyidangkan gugatan RMS terhadap Presiden SBY.

Persidangan bertepatan dengan kedatangan SBY di Den Haag. Dalam gugatan RMS antara lain pemerintah Belanda diminta menangkap Presiden SBY ketika berada di negara tersebut.

Baru setelah rencana ini tersiar dan KBRI merasa hal ini sebagai sesuatu yang serius, Kemenlu mulai mencari jalan keluar. Tapi untuk menyampaikan apa adanya tentang situasi, Kemenlu tidak berani berterus terang. Sebab terkesan KBRI sudah berbohong kepada presiden.

Karena tidak ada cara paling efektif, dramatisasi pun dilakukan Kemenlu pada jam-jam terakhir keberangkatan, 5 Oktober 2010. Di antaranya meminta wartawan yang ikut rombongan naik ke dalam pesawat satu setengah jam sebelum jadwal keberangkatan.

Sementara wartawan sudah berada di dalam pesawat, presiden baru diberitahu bahwa situasi di Belanda sangat tidak kondusif. Sehingga tindakan paling tepat, presiden sendiri yang memutuskan pembatalan.

Rekayasa gugatan RMS ini memang tidak tercium KBRI. Tetapi akhirnya digunakan Kemenlu merekayasa pembatalan di menit-menit akhir. SBY dibuat merasa tersinggung oleh Belanda sebab bekas penjajah Indonesia ini tidak bisa menangani RMS.

SBY tidak sadar bahwa ia tidak diberi informasi lengkap. Atau ia tidak merasa dibohongi diplomatnya. Dengan peta itulah SBY memutuskan membatalkan perjalanannya. Padahal keputusan itu yang ditunggu Ratu dan PM Belanda.

Tugas selanjutnya bagaimana SBY menjelaskan pembatalan itu. SBY pun terpaksa berbohong kepada rakyat bahwa yang ia lakukan demi menjaga martabat bangsa.

Padahal yang terjadi pemerintah Belanda membohongi KBRI di Den Haag, selanjutnya KBRI melakukan hal serupa kepada Istana. Itu sebabnya sekalipun pengumuman pembatalan itu tersiar ke Belanda, reaksi Den Haag, adem ayem saja.

Tentang pernyataan Habibie yang menohok PM Belanda, harus disebut sebagai sebuah pelanggaran etika dalam dunia diplomasi. Selain itu kebenaran PM Belanda sebagai pemimpin anti-Islam masih perlu pembuktian.

Jika dia benar-benar anti-Islam, semestinya tidak mau bertemu SBY, presiden yang beragama Islam di forum KTT G-20 Toronto, Kanada, Juli. Lagi pula PM Balkenende berkuasa sejak 2002 dan konstituennya disebut-sebut juga ada yang beragama Islam. Lantas pada April 2006 ia juga berkunjung ke Indonesia.

Persoalan ini patut diklarifikasi DPR. Jangan sampai kemarahan Belanda terhadap Dubes Habibie berimbas kemana-mana, termasuk rakyat Indonesia. Apa jadinya misalnya Belanda melarang terbang Garuda, yang membuka kembali rutenya ke Amsterdam.

SBY masih 4 tahun lagi memimpin. Sebuah kurun waktu yang relatif masih panjang. Maka dalam 4 tahun mendatang masih banyak yang bisa dilakukan. Selain itu ada 4 hal pula yang tidak boleh dilakukan SBY. Pertama: jangan berbohong. Kedua: jangan bohong. Ketiga: jangan bohongi rakyat. Keempat: jangan bohongi dirinya sendiri. [mdr]

Iklan

Wisma Bakrie Dilempari Telur Busuk

Posted: Oktober 8, 2010 in Tak Berkategori

Rabu, 29 September 2010 | 17:37 WIB

KlikM, Jakarta – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan aksi lintas mahasiswa, menggelar unjuk rasa di depan kantor Wisma Bakrie II, Jl Hr Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu, (29/9). Mahasiswa bahkan melempari gedung dengan telur busuk.

Aksi yang berlangsung di tengah terik matahari ini, menuntut pemerintah atau KPK segera menangkap dan mengadili Aburizal Bakrie. Menurut pengunjuk rasa, Aburizal atau biasa disapa Ical, adalah seorang mafia pajak. Sehingga tidak ada alasan KPK tidak menyeretnya untuk diperiksa.

“Kami kecewa, mengapa Aburizal Bakrie tidak diperiksa dan ditangkap oleh KPK. Kami menduga Aburizal Bakrie adalah seorang mafia pajak,” tukas Iwan Hidayat salah seorang massa aksi.

Iwan menuturkan, Ical diduga sebagai mafia pajak, karena dia, adalah pemilik tiga perusahaan yang disebut-sebut Gayus Tambunan sebagai perusahaan pengemplang pajak. Tiga perusahaan Bakrie Group itu, diantaranya, PT Kaltim Prima, PT Arutmin dan PT Bumi Resources.

“Ketiga perusahaan Bakrie Group ini diakui Gayus Haloan Tambunan merupakan bagian dari perusahaan yang menyumbangkan 3 juta dolar US untuk Rp 28 miliar yang diblokir Polisi pada 2009 lalu,” jelasnya.

Iwan berharap, aksi ini bisa mendobrak sekaligus mengingatkan kepada pemerintah kalau hukum itu harus ditegakkan. Sebab, mafia pajak adalah musuh negara dan rakyat sehingga tanpa alasan siapa pun yang melakukan mafia pajak harus segera ditindak.

Untuk mengamankan jalannya aksi, sejumlah petugas Kepolisian terlihat berjaga-jaga. Sementara, aksi ini berlangsung tertib hingga massa membubarkan diri.

Mahasiswa Bakar Foto Bakrie

Posted: Oktober 8, 2010 in Tak Berkategori

Kamis 07 Oktober 2010 16:32 WIB

Mahasiswa Membakar Foto Aburizal Bakrie di Depan Wisma Bakrie Rasuna Said, Jakarta (pedomanNEWS.com/Indra Dahfaldi)

“Tangkap Bakrie!!!” teriak para demonstran di depan gedung Wisma Bakrie 2 Kamis,7/10/2010. Demonstran yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Lintas Mahasiswa (KALAM) terdiri dari beberapa kampus antara lain Universitas Islam Jakarta, LAKSI 31, Universitas Jayabaya, dan STMK Trisakti.

Rahman Latuconsina selaku kordinator lapangan (Korlap) mengatakan aksi mereka kali ini untuk mendesak KPK segera menangkap  dan mengadiii Aburizal Bakrie yang terindikasi melakukan pengelapan pajak. “ Apapun dahlilnya, aksi penunggakan pajak ‘tak boleh di biarkan”. Katanya.

Sebelum mendatangi Gedung Bakrie para demontran terlebih dahulu mendatangi Gedung KPK. Dipengujung aksinya mereka membakar foto Aburizal Bakrie di depan plang nama gedung tersebut

Rabu, 06/10/2010 21:17 WIB
Rachmadin Ismail : detikNews

Jakarta, Dalam rapat anggaran bersama pemerintah, DPR menemukan sejumlah anggaran yang dinilai aneh. Salah satunya adalah biaya pembuatan Keppres yang mencapai miliaran.

“Biaya keppres tinggi. Sampai miliaran, ya kita tolak. Itu kan hanya bikin surat, copy paste saja,” kata Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2010).

Ganjar bersama rekan anggota DPR lainnya melakukan penolakan ini saat rapat bersama Setneg. Dia mengaku heran dengan anggaran tersebut, sebab terlalu besar.

“Kecuali kalau biaya undang-undang. Memang ada shopping list-nya, ngundang pakar dan lainnya. Ini bikin keppres masa semahal itu,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Ganjar juga mengaku siap menolak anggaran lain yang tidak rasional. Salah satunya adalah biaya pidato presiden yang disebut-sebut mencapai angka Rp 1,4 miliar.

Nilai tersebut diperoleh dari dokumen yang disampaikan oleh LSM FITRA, dari RKA-KL Setneg di pos anggaran Pelaksaanaan Acara/Ke­protokolan Mensesneg, Ketatausahaan dan Kearsipan di Ling­kungan Setneg poin 014, 015, 019. Di dalamnya tercantum  anggaran penyusunan pidato kenegaraan Presiden Yudhoyono sebesar Rp 1.473.110.000.        

“Kalau irasional tidak akan disetujui. Apakah pidato itu, umpamanya, misalnya pidato di sejumlah tempat yang harus menghadirkan sekian orang. Biayanya itu bukan untuk pidatonya tapi untuk itunya,” papar politisi PDIP.

Ganjar berjanji akan melakukan pengecekan terhadap dua pos anggaran tersebut. Terlebih hingga saat ini pihaknya belum menyetujui program-program yang diajukan oleh pemerintah.

“Kita setuju pagu tapi belum setuju programnya karena kita juga terbentur juga sulit anggaran,” tutupnya.

Senin, 4 Oktober 2010 22:17 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pencalonan Timur Pradopo untuk menggantikan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, hanya beberapa jam sejak resmi berpangkat Komisaris Jenderal dan menduduki posisi Kabaharkam, dicurigai sarat muatan politis. Beberapa jam sebelumnya, Timur Pradopo masih berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) dan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Dugaan politisasi calon kapolri yang diajukan Presiden SBY ke DPR ini disampaikan oleh seorang anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan.

“Pencalonan Pak Timur Pradopo kesannya sangat rentan dengan muatan politis. Pertama, dia tidak diajukan resmi oleh Kapolri dan Kompolnas. Baru beberapa jam diangkat menjadi jenderal bintang tiga kemudian menjadi calon Kapolri. Baru kali ini, calon Kapolri yang tidak resmi diusulkan, kemudian dipilih Presiden diajukan ke DPR,” Trimedya Panjaitan kepada Tribunnews.com, Senin (4/10/2010).

“Dilihat adanya kepentingan politis, karena semua institusi hukum sangat penting bagi penguasa. Atas hal ini, menunjukkan adanya keprihatinan di tubuh Polri.  Meski begitu, kami di Komisi III DPR tentunya juga akan melihat rekam jejak Pak Timur, apakah layak atau tidak. Apapun, saat dia menjadi Kapolres Jakarta Barat, terjadi peristiwa Trisakti. Beliau juga pernah dipanggil oleh Pansus Trisakti dan Semanggi. Komnas HAM juga akan kami minta klarifikasinya terkait ini,” tambahnya.

Hingga kini, Fraksi PDI-P di DPR belum secara resmi memutuskan apakah akan memuluskan langkah Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Kapolri atau tidak. Namun yang pasti, lanjut Trimedya, para anggota Komisi III DPR akan mempertimbangkan hasil dari uji kelayakan dan kepatutan (fit and profer test) nanti.

“Dengan proses yang mendadak seperti ini jelas kita pertanyakan. Ada apa sebenarnya ini? Apakah ada kepentingan poltik, atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas, Pak Timur harus segera menyiapkan visi misinya, mau dibawa kemana Polri ke depan. Kemungkinan DPR akan melakukan fit and proper test pada minggu depan,” ujar Trimedya.

Sementara itu, Sekjen DPP PPP Irgan Chaerul Mahfiz memprediksi langkah mantan Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Banten itu akan berjalan mulus. Namun, Bambang Soesatyo, salah seorang anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar menyatakan, untuk sementara DPR kemungkinan baru menerima Timur Pradopo sebagai calon Kapolri.

“Tidak ada jaminan akan mendapat dukungan penuh dari Komisi III DPR. Berbagai masukan dari masyarakat tentang rekam jejak Timur Pradopo akan kita tanyakan dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan,” ujar Bambang.(*)

Monday, October 4, 2010 23:52 WIB | National | | Viewed 101 time(s)

Jakarta (ANTARA News) – President Susilo Bambang Yudhoyono has named Commisioner General Timur Pradopo as candidate for the next National Police chief to replace General Bambang Hendarso Danuri.

House Speaker Marzuki Alie said he had received the letter from the President telling about his decision to name Pradopo at around 7.30pm on Monday.

“The letter sent by President Yudhoyono to the DPR only mentions one name,” he said.
He said he immediately informed House Deputy Speakers Priyo Budi Santoso (from Golkar Party), Pramono Anung (Indonesian Democratic Party Struggle-PDIP), Anis Matta ( Prosperous Justice Party-PKS) and Taufik Kurniawan (National Mandate Party-PAN).

Marzuki said the letter would be read at the DPR plenary session on Tuesday and the DPR leadership would immediately assign House Commission III that oversees legal affairs to conduct a fit-and- proper test on him.

“In line with the rules, DPR will immediately process the candidacy through a fit-and-proper test,” he said.

He said if the results of the test were accepted by the DPR the name would be referred to the President again and based on that the President would issue a decrees to discharge the present National Police chief, General Bambang Hendarso Danuri, and appoint Commissioner General Timur Pradopo to replace him. General Bambang Hendarso Danuri is entering retirement.`

When asked about the President`s considerations for selecting Timur Pradopo Marzuki said only the President knew them.

Timur Pradopo, the chief of the Jakarta Metropolitan Police Command, was promoted on Monday to the post of chief of the National Police`s Security Maintenance Agency with the rank of (three-star) commissioner general.

Marzuki believed Pradopo was chosen based on professionalism. Pradopo was born in Jombang, East Java, on January 10, 1956 and graduated from the Police Academy in 1978. (*)